<p>KEBUMEN. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) digelar di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Acara yang akan berlangsung sejak kamis, (05/12) hingga Jum’at (06/12) tersebut mengusung tajuk “Kelembagaan dan Pendanaan Geopark di Indonesia”.</p><p>Pemilihan tema tersebut bukan tanpa alasan, isu mengenai bentuk kelembagaan dan sumber pendanaan menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh Badan Pengelola Geopark hampir di seluruh Indonesia.&nbsp;</p><p>Tidak adanya aturan yang mengatur bentuk kelembagaan geopark membuat dilema pemerintah daerah karena hal tersebut juga berimplikasi pada sumber pendanaan geopark.</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:3936/2216;" src="https://geoparksnetwork.id/storage/uploads/BAP00665_1733578087.jpg" width="3936" height="2216"></figure><p>Dalam sambutannya&nbsp;Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan, bahwa kedepan perlu dipikirkan sumber-sumber pendanaan alternatif serta inovatif untuk keberlangsungan pengelolaan geopark.</p><p>Meski begitu, pada tahun 2024 sebanyak 12 geopark di Indonesia telah tercatat sebagai anggota UNESCO Global Geopark. “Target RPJMN 2019-2024 telah tercapai “ tegas Vivi saat sesi sambutan. Ia juga menambahkan bahwa pada RPJMN 2024-2029 mendatang Indonesia diproyeksikan akan memiliki 17 UNESCO Global Geopark.</p><p>Sementara itu, Edi Rianto yang merupakan Sekertaris Daerah Kabupaten Kebumen mewakili Bupati Kebumen menyampaikan harapannnya terhadap acara Rakornas tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan geopark berkelas dunia.</p><p>Dalam Upaya pengembangan tersebut terdapat dua aspek penting yang harus dipikirkan yaitu aspek kelembagaan dan sumber pendanaan. “ Rakornas ini merupakan penting dalam rangka penguatan skema kelembagaan dan mekanisme pendanaan yang efektif seabgai pedoman dalam tata Kelola geopark yang berkelanjutan” ucap Edi.</p><figure class="image"><img src="https://geoparksnetwork.id/storage/uploads/BAP00659-2_1733578153.jpg"></figure><p>Selain tata Kelola kelembagaan dan pendanaan aspek penting yang juga harus menjadi perhatian dalam Upaya pengelolaan Kawasan geopark adalah pelibatan Masyarakat setempat dalam setiap aktivitas pengembangan geopark. Hal itu sebagaimana disampaikan Budio Darmawan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Energi Mewakili Pj Gubernur Jawa Tengah.</p><p>Ia berharap Masyarakat yang tinggal dan hidup di Kawasan geopark dilibatkan untuk ikut berperan aktif dan melindungi dalam rangka meningkatkan fungsi dan kemanfaatan warisan alam yang dimiliki.</p><p>Dengan pelibatan tersebut, menurut Darmawan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat seacara berkelanjutan. Dalam Upaya pengelolaan tersebut harus mampu memanfaatkan sumber daya geologi, biologi serta budaya yang dimiliki oleh Kawasan geopark.</p><p>Terkait dengan sumber pendanaan Karin Allgoewer perwakilan GIZ Jerman menyampaikan peluang pendanaan alternatif dalam pengelolaan <i>landscape</i> darat dan laut. Salah satu program yang ditawarkan adalah Projek SOLUSI. Projek ini merekomendasikan serta memberikan akses pembiayaan berkelanjutan dan kemitraan.</p><p>Secara resmi, acara Rakornas KNGI tahun 2024 dibuka secara simbolis dengan pemukulan Gong oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementrian BPN/Bappenas RI didampingi Perwakilan GIZ, Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kebumen dan Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Kementrian Bappenas RI.</p>